Patrolihukum86.com, Tebo - Senin, 30 Juni 2025 — Pemerintah Kabupaten Tebo mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan agenda tambahan pembahasan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi daerah dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Rapat ini berlangsung mulai pukul 08.00 WIB dan dilaksanakan di Ruang Rapat Mawar, Kantor Bupati Tebo. Diikuti langsung oleh Wakil Bupati Tebo Nazar Efendi, S.E , M.Si
Rakor yang dipimpin langsung oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut diikuti secara nasional oleh seluruh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan unsur Forkopimda, beserta jajaran perangkat daerah teknis terkait, antara lain dinas yang membidangi urusan kesehatan, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, perdagangan, keuangan, perhubungan, perencanaan pembangunan, dan statistik.
Agenda Rakor mencakup tiga pokok pembahasan utama, yakni:
1. Langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2025, termasuk strategi pengendalian harga pangan dan stabilisasi pasokan barang kebutuhan pokok.
2. Strategi menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global dan tekanan fiskal.
3. Evaluasi pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari pelayanan dasar yang mendukung penguatan daya tahan sosial ekonomi masyarakat.
Dalam sesi internal daerah, Pemerintah Kabupaten Tebo memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan untuk mendukung pengendalian inflasi, termasuk melalui operasi pasar, subsidi distribusi logistik pangan, serta penguatan sinergi antar-OPD dan pelaku usaha lokal. Selain itu, Pemkab Tebo juga menekankan keberhasilan program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai wujud implementasi program unggulan daerah seperti UHC 100% dan Layanan Kesehatan untuk Semua.
Melalui keikutsertaan aktif dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten Tebo menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat layanan publik, khususnya sektor kesehatan dan ekonomi kerakyatan
Armayati